BPK Kaltara Telah Terima LKPD TA 2015 Seluruh Pemda di Wilayah Kalimantan Utara » BPK Kaltara Telah Terima LKPD TA 2015 Seluruh Pemda di Wilayah Kalimantan Utara

Artikel dengan Tag BPK Kaltara

  • 11/04/16 : BPK Kaltara Telah Terima LKPD TA 2015 Seluruh Pemda di Wilayah Kalimantan Utara

    BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menerima enam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 (LKPD TA 2015) dari Pemerintah Daerah di wilayaj Provinsi Kalimantan Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun Pemerintah Daerah yang menjadi entitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan meliputi satu Pemerintah Kota, empat Pemerintah Kabupaten dan satu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. […]

  • 31/12/15 : BPK Kaltara Memacu Penyelesaian Ganti Kerugian Negara melalui Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007

    Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara, Ade Iwan Ruswana menjadi pembicara pada Sosialisasi Implementasi Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Kepala Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Pawana Darma Winachta, turut mendampingi Kepala Perwakilan sekaligus bertindak sebagai narasumber pada acara yang […]

  • 28/12/15 : Raih WTP, Pemprov Kaltara Terima DID Rp 5 Miliar

    Raihan opini WTP oleh Pemprov Kaltara dari BPK, tidak hanya mendapatkan apresiasi dari MURI, prestasi bagi provinsi ke-34 di Indonesia itu juga mendapatkan apresiasi langsung dari pemerintah pusat. Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Kaltara menerima DID sebesar Rp 5 miliar yang diserahkan bersamaan pada acara penyerahan DIPA oleh Presiden, Joko Widodo di Jakarta, belum lama ini. […]

  • 15/12/15 : Opini Daerah Turun, BPK Dinilai Gagal

    Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kaltara Semester II tidak melakukan evaluasi pada angka-angka serapan APBD Pemerintah Daerah di Kaltara, melainkan pada kesiapan 5 Kabupaten/Kota juga Provinsi Kaltara pada penggunaan sistem berbasis akrual. Dari 5 Kabupaten/Kota saat ini 2 diantaranya sudah selesai dievaluasi persiapan termasuk Provinsi Kaltara sendiri. [Selengkapnya]

  • 14/12/15 : Dirut Definitif PDAM Kosong; Agus Adnan Diganti Usman Assegaf

    -Tarakan- Kerugian miliaran rupiah yang dialami Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tarakan berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Kaltara, kini sudah ditindaklanjuti oleh perusahaan pengelola air bersih itu. Ada sejumlah aspek hasil rekomendasi BPK yang harus diperbaiki manajemen PDAM Tarakan. seperti finansial, di mana PDAM harus mengembalikan sejumlah uang kepada kas perusahaan negara. Persoalan lain […]

  • 14/12/15 : Temuan BPK, PDAM Tarakan Tak Ada Bagusnya; Disorot dari Segi Manajerial dan Finansial

    -Tarakan- Perwakilan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan buruknya sistem operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alam Kota Tarakan. Ini terungkap dari hasil pemeriksaan BPK RI pada semester II tahun 2015. Secara keseluruhan dari hasil pemeriksaan BPK, PDAM Tarakan belum memenuhi standar operasional yang telah ditetapakan undang-undang. Kepala Perwakilan BPK RI […]

  • 13/12/15 : Temuan BPK, PDAM Tarakan Tak Ada Bagusnya; Disorot dari Segi Manajerial dan Finansial

    Perwakilan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan buruknya sistem operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alam Kota Tarakan. Ini terungkap dari hasil pemeriksaan BPK RI pada semester II tahun 2015. Secara keseluruhan dari hasil pemeriksaan BPK, PDAM Tarakan belum memenuhi standar operasional yang telah ditetapakan undang-undang. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi […]

  • 12/12/15 : Dirut Definitif PDAM Kosong; Agus Adnan Diganti Usman Assegaf

    Kerugian miliaran rupiah yang dialami Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tarakan berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Kaltara, kini sudah ditindaklanjuti oleh perusahaan pengelola air bersih itu. Ada sejumlah aspek hasil rekomendasi BPK yang harus diperbaiki manajemen PDAM Tarakan. seperti finansial, di mana PDAM harus mengembalikan sejumlah uang kepada kas perusahaan negara. [Selengkapnya]

  • 11/12/15 : PDAM Harus Kembalikan Uang ke Kas Negara

    -Tarakan- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Utara menemukan beberapa hal yang perlu disikapi secara serius pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tarakan. Karena dalam 60 hari ke depan, PDAM harus mengembalikan sejumlah uang ke Kas Negara. Kepala BPK Kaltara, Ade Iwan Rusmana mengatakan, dari hasil pemeriksaan pihaknya di PDAM Tarakan, terdapat […]

  • 11/12/15 : PDAM Harus Kembalikan Uang ke Kas Negara

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Utara menemukan beberapa hal yang perlu disikapi secara serius pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tarakan. Karena dalam 60 hari ke depan, PDAM harus mengembalikan sejumlah uang ke Kas Negara. Kepala BPK Kaltara, Ade Iwan Rusmana mengatakan, dari hasil pemeriksaan pihaknya di PDAM Tarakan, terdapat beberapa […]

  • 04/12/15 : BPK Kaltara dan Bagian Humas-Protokol Pemkot Tarakan Bertukar Pengalaman

    Dalam rangka menjalin komunikasi dan relasi kehumasan dan keprotokolan antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan, pada Jumat 27 November 2015 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kunjungan kerja ke Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Tarakan. Kunjungan kerja tersebut diikuti oleh Kepala Sekretariat Perwakilan didampingi Staf Subbagian Humas dan TU Kepala […]

  • 01/12/15 : Upacara Peringatan HUT KORPRI ke-44 di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

    Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-44 Tahun 2015, para pegawai dilingkungan Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan upacara bendera di halaman Kantor Perwakilan di Jalan Pulau Irian Nomor 12 Tarakan. Upacara tersebut diikuti oleh segenap pegawai beserta para pejabat dilingkungan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Bertindak sebagai Inspektur […]

  • 10/11/15 : Upacara Peringatan Hari Pahlawan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

    Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2015, para pegawai dilingkungan Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan upacara bendera di halaman Kantor Perwakilan di Jalan Pulau Irian No.12, Tarakan. Upacara tersebut diikuti oleh segenap pegawai beserta para pejabat di lingkungan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Bertindak sebagai Inspektur Upacara […]

  • 07/11/15 : BPK: Kesiapan Kaltara di Atas 50 Persen

    -Tarakan- Peralihan sistem akuntasi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis akrual yang pada tahun 2015 ini sudah harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Pada tahap pemeriksaan oleh Badan Periksa keuangan (BPK), beberapa waktu lalu, telah dilaksanakan serah terima hasil pemeriksaan kesiapan pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Hal itu, dilakukan di ruang pertemuan kantor […]

  • 04/11/15 : Kekurangan Personel, BPK Pinjam Auditor di 5 Kabupaten dan Kota

    -Tarakan- Kekurangan tenaga pemeriksa (auditor), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltara Ade Iwan Ruswana akhirnya melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Pempov Kaltara dan lima kabupaten dan kota di Provinsi Kaltara, Selasa (3/11/2015) di Ballroom Hotel Tarakan Plaza. Penandatanganan pemanfaatan tenaga pemeriksa inspektorat dilakukan langsung Penjabat Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko, Walikota Tarakan […]

  • 04/11/15 : BPK Kaltara Minta Bantu Tenaga Auditor Inspektorat Pemprov

    -Tarakan- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) meminta bantuan tenaga auditor yang berasal dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Kaltara dalam setiap kegiatan audit laporan keuangan. Langkah tersebut mendapat respon positif dan dilakukan kesepakatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pj Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Kaltara, Ade Iwan […]

  • 31/10/15 : BPK Kaltara Serahkan LHP atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual

    Salah satu kewajiban BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara diadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) atas Efektivitas Upaya Pemerintah […]

  • 15/10/15 : Sebelumnya Rendah, Bagaimana Akhir Tahun?

    BERDASARKAN catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Tarakan merupakan daerah dengan serapan anggaran terendah atau hanya 25,24 persen se-Provinsi Kaltara. Rendahnya serapan anggaran Kota Tarakan ini disebabkan minimnya serapan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tiga SKPD penyumbang serapan terendah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas […]

  • 15/10/15 : Sebelumnya Rendah, Bagaimana Akhir Tahun?

    -Tarakan- BERDASARKAN catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Tarakan merupakan daerah dengan serapan anggaran terendah atau hanya 25,24 persen se-Provinsi Kaltara. Rendahnya serapan anggaran Kota Tarakan ini disebabkan minimnya serapan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tiga SKPD penyumbang serapan terendah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), […]

  • 13/10/15 : BPK Bilang SKPD Kasihan

    Rendahnya serapan anggaran Pemkot Tarakan termasuk di SKPD Pemkot Tarakan mendapat tanggapan dari Humas BPK Perwakilan Provinsi Kaltara, Nugroho. Saat ditemui, Nugroho mengatakan rendahnya serapan anggaran ini bisa dikatakan wajar, namun disisi lain juga dikatakan tidak wajar   [Selengkapnya]

  • 12/10/15 : Ada Masalah, Harus Terbuka ke BPK

    Pada pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2014, Kabupaten Malinau meraih opini WTP dari BPK RI. Pencapaian ini diharapkan BPK RI dapat menjadi motivasi bagi seluruh pejabat dan staf untuk lebih baik dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan bertanggung jawab terhadap keuangan di Malinau. [Selengkapnya]

  • 08/10/15 : Kerja Sama dengan BPKP; Bimtek SIMDA untuk Hadapi Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual

    -Malinau- Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Malinau, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berbasis akrual, di Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Senin (5/10). Pelaksana Teknis (Plt) Sekkab Malinau yang jugas Asisten III, Drs Hendris Damus MSi mengungkapkan, Bimtek SIMDA keuangan berbasis akrual ini sangat penting […]

  • 07/10/15 : Pengguna Anggaran Ketakutan; Akhir Oktober Optimistis Serapan Capai 50 Persen

    Serapan APBD Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ketiga terendah se-Indonesia di semester I 2015. Dengan anggaran Rp2.025.173.721.760,27, realisasi hanya Rp364.673.997.519,00 atau 18,01 persen. Penjabat Gubernur Provinsi Kaltara kepada Radar Tarakan, Senin (6/10) malam mengatakan, rendahnya serapan anggaran karena adanya ketakutan pengguna anggaran jika menjadi temuan pemeriksa. [Selengkapnya]

  • 01/10/15 : Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

    Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2015, para pegawai dilingkungan Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan upacara bendera di halaman Kantor Perwakilan di Jalan Pulau Irian No.12 Tarakan. Upacara tersebut diikuti oleh segenap pegawai beserta para pejabat dilingkungan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah […]

  • 30/09/15 : DPRD Beri Catatan ke Pemkab; Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

    DPRD Bulungan membacakan pandangan umumnya terkait nota Raperda tentang Perubahan APBD Bulungan Tahun 2015. Pandangan umum disampaikan melalui masing-masing fraksi, yaitu Golkar, Gerindra, Gerakan Perubahan, Demokrta, PDI Perjuangan, dan Persatuan Pembangunan. [Selengkapnya]

  • 29/09/15 : 2015, Tarakan Masih Tempati Posisi Ke 17

    BERDASARKAN hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2009 yang kemudian dirilis pada tahun 2010, Tarakan menempati urutan ke-17 dengan nilai DBH SDA  sebesar Rp  454,55 miliar. Baru-baru ini, berdasarkan data yang dihimpun Radar Tarakan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2014 yang dirilis pada […]

  • 29/09/15 : 2015, Tarakan Masih Tempati Posisi Ke 17

    -Tarakan- BERDASARKAN hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2009 yang kemudian dirilis pada tahun 2010, Tarakan menempati urutan ke-17 dengan nilai DBH SDA  sebesar Rp  454,55 miliar. Baru-baru ini, berdasarkan data yang dihimpun Radar Tarakan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2014 yang dirilis […]

  • 23/09/15 : Kinerja Pansus LHP BPK Harus Dipercepat

    Ketua Komisi III DPRD KTT meminta kepada Pansus LHP BPK DPRD KTT segera mempercepat kerja dan penyelesaian tugas pansus tersebut. Hal ini agar pembahasan KUPA dan PPAS 2015 segera dilaksanakan. [Selengkapnya]

  • 22/09/15 : Diaudit, PDAM Tak Ada Persiapan Khusus

    Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), Agus Adnan mengatakan, saat ini instansinya sedang menjalani audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran baik yang berasal dari APBD, APBN maupun pendapatan dari pelanggan. “Kalau audit sedang berlangsung, nanti hasilnya setelah Idul Adha. Yang diaudit semua dilakukan mulai dari penggunaan anggaran, jumlah […]

  • 22/09/15 : Diaudit, PDAM Tak Ada Persiapan Khusus

    -Tarakan- Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), Agus Adnan mengatakan, saat ini instansinya sedang menjalani audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran baik yang berasal dari APBD, APBN maupun pendapatan dari pelanggan. “Kalau audit sedang berlangsung, nanti hasilnya setelah Idul Adha. Yang diaudit semua dilakukan mulai dari penggunaan anggaran, […]

  • 17/09/15 : Pemkab Lakukan Inventarisasi Aset

    Pemkab Bulungan hingga saat ini masih terus melakukan inventarisasi aset daerah. Selain untuk terdata dengan baik, pendataan aset ini merupakan salah satu yang ditargetkan tuntas karena hal tersebut akan mempengaruhi penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Bulungan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). [Selengkapnya]

  • 11/09/15 : Pansus Akan Menyelidiki Temuan BPK

    Rapat Paripurna kembali digelar DPRD Kabupaten Tana Tidung di gedung DPRD KTT, Jalan Inhutani I, Tideng Pale, Selasa (8/9) kemarin. Paripurna tersebut mengagendakan penyampaian jawaban pemerintah daerah, atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD KTT Tahun Anggaran 2014 [Selengkapnya]

  • 06/09/15 : Parpol Terancam Tak Dapat Bansos; Banyak Parpol di Kaltara Tidak Sampaikan LPJ Keuangan ke BPK

    -Tarakan- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat, hanya beberapa partai politik (parpol) saja yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dana bansos (bantuan sosial) ke BPK. Bahkan beberapa di antaranya justru tak pernah memberikan LPJ atas bantuan dana bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupeten kota masing-masing. Imbasnya, mulai […]

  • 05/09/15 : Belanja Tarakan Terendah Kedua di Kaltara

    Pengelolaan Keuangan Kota Tarakan menempati urutan kedua terendah di Provinsi Kaltara dalam belanja semester satu 2015 [Selengkapnya]

  • 05/09/15 : Kepala Daerah Berhati-hati akan Berdampak Pada Pembangunan

    Saat ini, kebanyakan daerah atau kota melakukan pengeluaran anggaran pada akhir tahun dan tidak memanfaatkan pada anggaran di semeseter pertama sehingga akhirnya nanti akan terjadi penyimpangan prosedural [Selengkapnya]

  • 04/09/15 : BPK: Daerah Tidak akan Maju jika Pimpinannya Takut Gunakan Anggaran

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltara mencatat persentase realisasi belanja semester I tahun anggaran 2015 di enam pemerintah daerah Kalimantan Utara masih di bawah 50 persen. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara, Ade Iwan Ruswana mengungkapkan, bahwa realisasi ini tentunya masih sangat rendah. Seharusnya persentase realisasi belanja semester I sudah mencapai 50 persen, namun kenyataannya […]

  • 04/09/15 : BPK: Daerah Tidak akan Maju jika Pimpinannya Takut Gunakan Anggaran

    -Tarakan- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltara mencatat persentase realisasi belanja semester I tahun anggaran 2015 di enam pemerintah daerah Kalimantan Utara masih di bawah 50 persen. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara, Ade Iwan Ruswana mengungkapkan, bahwa realisasi ini tentunya masih sangat rendah. Seharusnya persentase realisasi belanja semester I sudah mencapai 50 persen, namun […]

  • 04/09/15 : Serapan Anggaran Pemprov Kaltara Cuma 18,01 Persen

    Serapan anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hanya berkisar 18,01 persen atau sekitar Rp 364 miliar dari total anggaran Rp. 2.0 triliun dengan perhitungan per-semester, sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2015. Demikian hasil audit BPK Provinsi Kaltara yang dikeluarkan secara resmi pada Kamis siang, (03/09/2015) di Tarakan. Kepala BPK Provinsi Kaltara, Ade Iwan Ruswana […]

  • 04/09/15 : Serapan Anggaran Pemprov Kaltara Cuma 18,01 Persen

    -Tarakan- Serapan anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hanya berkisar 18,01 persen atau sekitar Rp 364 miliar dari total anggaran Rp. 2.0 triliun dengan perhitungan per-semester, sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2015. Demikian hasil audit BPK Provinsi Kaltara yang dikeluarkan secara resmi pada Kamis siang, (03/09/2015) di Tarakan. Kepala BPK Provinsi Kaltara, Ade Iwan […]

  • 04/09/15 : Takut Pakai APBD, Daerah Tak Bakal Maju

    Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara, Ade Iwan Rusmana mengatakan jika kepala daerah memiliki ketakutan berlebih untuk gunakan dana APBD. Maka, Ade memastikan wilayah dipimpin kepala daerah tersebut tak akan ada perkembangan dan kemajuan, khususnya dari segi pembangunan. Kondisi itu berimbas pada kondisi daerah yang stagnan. “Jika kepala daerah tak berani mengambil keputusan, memang […]

  • 04/09/15 : Takut Pakai APBD, Daerah Tak Bakal Maju

    -Tarakan- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara, Ade Iwan Rusmana mengatakan jika kepala daerah memiliki ketakutan berlebih untuk gunakan dana APBD. Maka, Ade memastikan wilayah dipimpin kepala daerah tersebut tak akan ada perkembangan dan kemajuan, khususnya dari segi pembangunan. Kondisi itu berimbas pada kondisi daerah yang stagnan. “Jika kepala daerah tak berani mengambil keputusan, […]

  • 04/09/15 : 2015, Laporan Keuangan Akuntansi Berbasis Akrual

    Ketentuan dalam peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun sejak UU ini ditetapkan. Selain itu juga dipertegas dalam pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu juga ada […]

  • 04/09/15 : 2015, Laporan Keuangan Akuntansi Berbasis Akrual

    -Tarakan- Ketentuan dalam peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun sejak UU ini ditetapkan. Selain itu juga dipertegas dalam pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu juga […]

  • 17/06/15 : Ade : Pegawai Harus Siap Dikoreksi BPK

    -Tarakan- Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kaltara Ade Irwan Rusmana mengatakan, dalam melakukan kebijakan harus berpihak pada masyarakat, kepentingan masyarakat, karena itu nantinya dapat dipertanggung jawabkan, dan bagi pegawai harus siap dikoreksi oleh BPK. “Bagi pegawai, nggak usah takut. Dengan kehadiran kita ini merupakan sebuah koreksi apa yang telah dilakukan dalam mengelolah […]

  • 05/06/15 : Opini WTP – DPP Diraih Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Malinau

    Rabu, 3 Juni 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan di Kantor Walikota Tarakan, Tanjung Selor. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara, Ade Iwan Ruswana kepada Ketua DPRD Kota Tarakan, Sabar Santoso, dan Wakil Walikota Tarakan, Khaeruddin Arief Hidayat. Atas Laporan Keuangan […]

  • 05/06/15 : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Telah Terima LKPD TA 2014 Seluruh Pemda di Kalimantan Utara

    BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menerima enam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 (LKPD TA 2014) dari Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun Pemerintah Daerah yang menjadi entitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan meliputi satu Pemerintah Kota, empat Pemerintah Kabupaten dan satu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Lima […]

  • 03/06/15 : Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Nunukan Memperoleh Opini WDP

    Jumat, 29 Mei 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan di Kantor DPRD Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara, Ade Iwan Ruswana kepada Ketua DPRD Bulungan, Syarwani, dan Bupati Bulungan yang diwakili oleh Inspektur Kabupaten Bulungan, Hamidan. Atas […]

  • 30/05/15 : Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Raih Opini WTP dari BPK

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2014. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara, Ade Iwan Ruswana, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2014 di Ruang Rapat Paripurna Gedung […]

  • 26/05/15 : Konsinyering Penyusunan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2014

    Dalam rangka menstimulus percepatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengadakan kegiatan Konsinyering Penyusunan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014. Kegiatan ini melibatkan lima tim pemeriksa, yaitu; Tim Pemeriksa LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Tim Pemeriksa LKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Tim Pemeriksa LKPD Pemkab Malinau, Tim […]

  • 22/05/15 : Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-107 Tahun 2015

    BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-107 pada tanggal 20 Mei 2015 di  Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Jalan Pulau Irian No. 12 Tarakan. Bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB tersebut adalah Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana. Sedangkan bertindak […]

  • 17/04/15 : Diklat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Berbasis Akrual

    Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap konsep dan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Akrual, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SIMDA Akrual pada tanggal 14 dan 15 April 2015. Diklat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan […]

  • 28/08/14 : Wakil Ketua BPK RI Resmikan Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Utara

    Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Hasan Bisri, meresmikan kantor perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada Senin, 25 Agustus 2014, di Tarakan, Kalimantan Utara. Peresmian kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara disaksikan oleh Anggota BPK RI, Agus Joko Pramono, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Irianto Lambrie, Kepala Perwakilan BPK […]

  • 26/08/14 : BPK Resmikan Kantor Perwakilan di Kalimantan Utara

    -Tarakan- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meresmikan perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, Senin (25/8), untuk mendorong pengelolaan dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik. “BPK berkewajiban mendorong kemajuan pembangunan di provinsi termuda ini, agar menjadi maju dan modern serta menjunjung asas akuntanbilitas dan transparansi,” kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dalam memberikan sambutan acara […]

  • 25/08/14 : BPK Nilai Keterbatasan Pegawai Tantangan dalam Melakukan Audit

    -Tarakan- Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri mengatakan, keterbatasan jumlah pegawai merupakan salah satu tantangan bagi BPK dalam melakukan audit laporan keuangan negara. “Ini memang menjadi tantangan tersendiri, karena kami berkejaran antara jumlah tenaga dengan pemekaran daerah,” katanya di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (25/8). Hasan mengatakan, pemekaran provinsi atau daerah selalu menimbulkan persoalan. […]

Lihat Arsip Bulan