All for Joomla All for Webmasters
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pemda dan BPN Paling Sering Dilaporkan ke ORI Kaltara

Perbuatan melawan hukum dalam hal pelayanan publik (maladministrasi) ternyata masih ditemui di pemerintahan Kota/Kabupaten serta di provinsi Kalimantan Utara. Bukan hanya itu, Badan Pertanahan...

Jadi Pelajaran, Laporan Keuangan Harus Transparan; Penentuan Opini Harus Sesuai Standar

Kasus korupsi yang menyerang beberapa pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir Mei lalu menjadi pelajaran kepada abdi...

Kepala Daerah Yakin Kinerja BPK Masih Baik

Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menjadi sorotan. Itu setelah kasus tangkap tangan terhadap auditor di lembaga tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi Tangkap...

BPK Kaltara Berikan Opini Ditengah Polemik

Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini sedang disoroti masyarakat atas kasus tertangkaptangannya salah satu auditor senior mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga...

Kabupaten Tana Tidung Sulit Raih Opini WTP, Ini Alasannya

4 di antara 5 kabupaten kota di Kalimantan Utara (Kaltara) telah menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2016, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltara,...

DPRD Kaltara Masih Menunggu Hasil LKPJ Tahun Anggaran 2016 – Soal Volume Fisik Proyek...

Untuk menindaklanjuti hasil pembangunan proyek jalan perbatasan Long Midang Long Bawan (Batas Negara) Long Pasia dan proyek pembangunan jalan perbatasan Long Midang – Long...

Apresiasi Kinerja BPK Perwakilan Kaltara

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin Hianggio mengapresiasi Ade Iwan Ruswana yang sudah hampir 3 tahun menjadi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...

Wagub Berharap Kerjasama Tetap Terjalin–Tornanda Gantikan Ade, Pimpin BPK Perwakilan Kaltara

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), H Udin Hianggio mengatakan, selama hampir tiga tahun menjadi pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltara Ade Iwan...

BPK Ingatkan Temuan LKPD 2015; Tak Kembalikan, Masuk Ranah Hukum

Temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk tahun anggaran 2015 lalu, yang pernah disampaikan Badan Pemeriksa...

Salahgunakan Bantuan, Parpol Terancam Pidana

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan waktu hingga 30 Juni setiap tahunnya kepada partai politik untuk menindaklanjuti jika ada temuan terhadap penggunaan dana bantuan partai...

Rumjab Diduga Cacat Prosedur

Pasca aksi demo yang dilakukan Aliansi Masyarakat Nunukan Peduli Penegakan Hukum (AMNPPH) Agustus lalu. Sejumlah pemuda kembali mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan guna mendesak...

BPK Temukan Proyek Jalan Lingkar Nunukan Berpotensi Rugikan Daerah

Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan sedang mendalami hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembangunan jalan lingkar di Pulau Nunukan. Proyek tersebut dinilai berpotensi merugikan...

Kejari Dalami Proyek Jalan Lingkar yang Rugikan Pemda Rp. 3,16 Miliar

Kejaksaan Negeri Nunukan mengaku sedang mendalami pengerjaan proyek Jalan Lingkar yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat telah merugikan keuangan pemerintah daerah Rp 3,16...

Dua Paket Proyek Jalan di Kaltara Merugikan Keuangan Pemda Rp 11 Miliar

Dua paket proyek jalan di Kabupaten Nunukan dan Bulungan yang dikerjakan tahun anggaran 2013-2014 disebut Badan Pemeriksa Keuangan BPK) Pusat telah merugikan keuangan pemerintah...

Temuan BPK Terbesar di Bulungan, Dari Rp 12 Miliar, Tersisa Rp 6,8 Miliar

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Utara telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara dan kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2015. Hasilnya, seperti...

Rp 12 Miliar Harus Kembali ke Kas Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun anggaran 2015 terhadap Pemerintah Provinsi Kaltara dan pemerintah daerah di Kaltara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan...

Laura Diminta Pertahankan WTP

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie resmi melantikan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid SE MM dan H. Faridil...

Nunukan Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2015. Sekretaris Kabupaten Nunukan...

Kado Manis dari Basri-Asmah

Menjelang masa berakhirnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, H.Basri dan Hj. Asmah Gani memberikan kado manis di akhir kepemimpinannya selama lima tahun. Pemkab...

Anggaran Publikasi Belum jadi Temuan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan BPK mempertanyakan anggaran publikasi di DPRD Nunukan tahun anggaran 2015. BPK mempertanyakan uang Rp.94 juta dari dana publikasi media massa yang...

Penggunaan Dana Hibah Masih Diperiksa BPK

Berdalih masih dalam pemeriksaan BPK Provinsi Kaltara, audit penggunaan dana hibah senilai Rp12 miliar untuk PDD Poltek Nunukan belum tersentuh Inspektorat Nunukan. Padahal SPj...

Lima Parpol Terancam Tak Terima Dana Bantuan

Kepatuhan sejumlah Parpol dalam mempertangungjawabkan dana banpol yang diberikan pemerintah tampak perlu dipertegas lagi. Sebab, hingga waktu yang ditentukan, masih saja ada Parpol yang...

BPK Obok-obok Kaltara, Kepala Dinas Dilarang Keluar Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) kabarnya akan memeriksa keuangan di seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk 5 Kabupaten...

Selama Dilakukan Audit, Kepala SKPD Tak Boleh Tugas Luar Daerah

Terkait pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltara, Penjabat Gubernur Provinsi Kaltara, Triyono Budi Sasongko, mengatakan ia telah menginstruksikan Sekrertariat Daerah...

1 Februari, BPK Mulai Audit Laporan Keuangan di Enam Pemerintahan Daerah

  Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltara, mulai 1 Februari akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah...

Belanja Tarakan Terendah Kedua di Kaltara

Pengelolaan Keuangan Kota Tarakan menempati urutan kedua terendah di Provinsi Kaltara dalam belanja semester satu 2015

Kepala Daerah Berhati-hati akan Berdampak Pada Pembangunan

Saat ini, kebanyakan daerah atau kota melakukan pengeluaran anggaran pada akhir tahun dan tidak memanfaatkan pada anggaran di semeseter pertama sehingga akhirnya nanti akan...

BPK: Daerah Tidak akan Maju jika Pimpinannya Takut Gunakan Anggaran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltara mencatat persentase realisasi belanja semester I tahun anggaran 2015 di enam pemerintah daerah Kalimantan Utara masih di...

Serapan Anggaran Pemprov Kaltara Cuma 18,01 Persen

Serapan anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hanya berkisar 18,01 persen atau sekitar Rp 364 miliar dari total anggaran Rp. 2.0 triliun dengan perhitungan...
Free WordPress Themes, Free Android Games